Kesenjangan Regulasi dan Praktik Perlindungan Anak dalam Pusaran Perkawinan Dini

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena perkawinan dini di Indonesia yang tetap marak terjadi meskipun regulasi batas usia perkawinan telah ditingkatkan melalui revisi Undang-Undang Perkawinan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan yang mengakibatkan disfungsi perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Kesenjangan ini menciptakan paradoks hukum di mana kebijakan perlindungan anak sering kali kalah oleh dispensasi perkawinan yang diberikan dengan alasan darurat atau adat istiadat, sehingga hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan menjadi terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk membedah efektivitas implementasi norma perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan regulasi dipicu oleh lemahnya pengawasan dalam pemberian dispensasi serta kurangnya sinkronisasi antara hukum negara dengan nilai sosial budaya masyarakat. Sebagai simpulan, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi perkawinan serta penguatan edukasi hukum kolaboratif. Langkah ini krusial untuk menutup celah hukum yang ada, demi menjamin kepastian perlindungan hak anak dan memutus rantai dampak negatif perkawinan dini bagi generasi mendatang.